Resume Pertemuan 1 Akuntansi Sektor Publik

NIM / Nama : 11.41011.0038 / Hienny Wardhani

Prodi : S1 Komputerisasi Akuntansi 

Dosen :  Drs. Ikhsan Budi Riharjo, M.si.Ak.

Resume Pertemuan 1 : Akuntansi Sektor Publik
Alamat Email :  hi3nny_wardhani@ymail.com
Alamat Blog :  hi3nnycute.blogspot.com

KARAKTERISTIK LINGKUNGAN ORGANISASI DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik berkembang sangat pesat. Dengan adanya tuntutan akuntabilitas organisasi publik menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luas jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, dan historis.

Menurut ilmu ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilakan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

B. SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi digunakan oleh sektor swasta maupun sektor publik dengan tujuan yang berbeda. Perbaedaan sifat dan karakteristik akuntansi disebabkan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbalance. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi :

1. Faktor ekonomi
         Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi
• Tingkat inflasi
• Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
• Struktur produksi
• Tenaga kerja
• Arus modal dalam negeri
• Cadangan devisa
• Nilai tukar mata uang
• Utang dan bantuan luar negeri
• Infrastruktur
• Teknologi
• Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
• Sektor informal

2.  Faktor politik Faktor politik yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain : Hubungan Negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah Tipe rezim yang berkuasa Ideology Negara Elit politik massa Jaringan internasional Kelembangan        3. Faktor kultural Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain : Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya System nilai di masyarakat Historis Sosiologi masyarakat Karakteristik masyarakat Tingkat pendidikan       4.  Faktor demografi Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain : Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi Tingkat kesehatan C. VALUE FOR MONEY Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : Ekonomi Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dengan satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi Pencapaian output maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output yang tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.  Efektivitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output.  Keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality) Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan artinya penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu tetapi dilakukan secara merata.  Input Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh input: dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah. Input juga bisa dinyatakan secara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, jumlah guru, luas tanah. Input dapat pula dinyatakan dengan nilai uang, contohnya: gaji dokter, gaji guru, harga tanah. Output Output merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Sasaran Antara (Throughput) Sasaran antara dapat digunakan sebagai alat ukur jika data output yang sesungguhnya tidak tersedia. Analisis value for money memerlukan data input dan output yang memadai karena value for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran input dan ouput. Jika tidak tersedia data output yang lengkap maka analisis dapat dilakukan dengan menggunakan output antara (intermediate output) atau indicator kinerja (performance indicator) sebagai alat ukur output. Outcome Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang akan dicapai. Penetapan dan pengukuran terhadap outcome seringkali lebih sulit dibandingkan penetapan dan pengukuran terhadap input maupun output. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa outcome sulit ditetapkan dan diukur : Outcome seringkali tidak dapat diekspresikan dalam cara yang sederhana yang memudahkan proses monitoring (pemantauan) Adanya masalah politik dalam proses penetapan outcome. Dalam penentuan outcome sangat perlu untuk mempertimbangkan dimensi kualitas. Jika input sudah dapat diturunkan, output yang dihasilkan sudah meningkat, operasi sudah lebih ekonomis dan efisien, tetapi apa yang dihasilkan ternyata tidak berkualitas, tentu akan merugikan organisasi yang bersangkutan. Value of Money dapat tercapai  jika dengan biaya input terkecil dan output yang dihasilkan maksimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep value of money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan siring dengan meningkatnya tuntutan akuntanbilitas sektor publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep value of money diyakini dapt memperbaiki akuntanbilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value of money pada organisasi sektor publik antara lain: Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran: Meningkatkan mutu pelayanan publik Menurunkan biaya pelayanan karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (publik cost awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntanbilitas publik.  D. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta Perbedaan sifat dan karakteristik  Sektor Publik dengan Sektor Swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu : Tujuan organisasi Sumber pembiayaan Pola pertanggungjawaban Struktur organisasi Karakteristik anggaran Stakeholder yang dipengaruhi System akuntansi yang digunakan Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta Tujuan organisasi Nonprofit motive profit motive Sumber pembiayaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham. Pola pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel: datar, pyramid, lintas funsional Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Stakeholder Stakeholder Eksternal: -   Masyarakat pengguna jasa publik -   Masyarakat pembayar pajak -   Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisai -   Bank sebagai kreditor pemerintah -   Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia,IMF,ADB -   Investor asing dan Country analyst -   Generasi yang akan datang Stakeholder Internal: -    Lembaga Negara (cabinet, MPR, DPR/DPRD) -    Kelompok politik (partai politik) -    Manajer Publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) -    Pegawai pemerintah Stakeholder Eksternal: -    Bank sebagai kreditor -    Serikat buruh -    Pemerintah -    Pemasok -    Distributor -    Pelanggan -    Masyarakat -    Serikat dagang (trade union) -    Pasar modal Stakeholder Internal: -    Manajemen -    Karyawan -    Pemegang saham System akuntansi Cash accounting Accrual accounting       2.  Persamaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari system ekonomi di suatu Negara dan keduanya menggunakan sumberdaya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu masalah kelangkaan sumberdaya (scarcity of resouces), sehingga baik sektor publik mauoun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi ekonomis, efisien, dan efektif. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informaasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama,misalnya; baik pemerintah maupun swasta bergerak dibidang transportasi massa, pendidikan,kesehatan, penyediaan energy, dan sebagainya. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hokum lain yang diisyaratkan.      E. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1933) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : Memberikan informaasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (accountability) Tujuan akuntansi organisasi sektor publik yaitu memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban. Akuntansi sektor terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi juga dapat digunakan untuk membantu dalam program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Selain itu informasi keuangan berguna untuk penentuan indikaotr kinerja sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntanbilitas publik.       F.  PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Istilah “sektor publik” dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada tahun 1970-an, muncul kritikan dan serangan yang mempertanyakan peran sektor publik. Tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut terjadi pula perubahan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Angapan bahwasektor publik mengalami kebangkrutan di Negara-negara berkembang tidak sepenuhnya benar. Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang seiring dengan  meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntanbilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. akuntansi sektor publik berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir.  Istilah “akuntanbilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good publik governance” telah begitu cepat masuk ke dalam kamus sektor publik. isu yang muncul dalam sektor publik merupakan satu rangkaian yang akarnya merupakan tututan diciptakan good publik and corporate governance. Dengan munculnya isu perlu dilakukan reformasi akuntansi, auditing, system manajemen keuangan publik, privatisasi perusahaan-perusahaan publik, dan tuntutan dibuatnya laporan keuangan eksternal merupakan percabangan dari isu besar dalam sektor publik. G. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengertian governance menurut World Blank didefinisikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumberdaya social dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Menurut United Nation Development Program (UNDP) adalah“the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.” Lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan Negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation). Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada system implementasi kebijakan. Jika mengacu pada program World dan UNDP, orientasi pembangunan sector public adalah menciptakan good governance. Pengertian good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Karakteristik Good Governance menurut UNDP Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Rule of law. Kerangka hokum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Responsiveness. Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) Accountability. Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Perlunya reformasi di sector public yaitu untuk mewujudkan good public and corporate governance dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Untuk mendukung terciptanya good governance maka diperlukan serangkaian reformaasi lanjutan terutama yang terkait dengan system pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu: Reformasi Sistem Penganggaran (bugdgeting reform) Reformasi Sistem Akuntansi (accounting reform) Reformasi Sistem Pemeriksaan (audit reform) Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (financial management reform)  H. AKUNTABILITAS PUBLIK Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (aagent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu: Akuntabilitas vertical (vertical accountanbility) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountanbility) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas Akuntabilitas (accountanbility) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, accountanbility mengacu pada pertanggungjaawaban leh seorang steward kepada pemberi tanggung jaawab. Menurut Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntanbilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu: Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hokum (accountanbility for probity and legality) èberkaitan penyalahgunaan wewenang dan kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang diisyaratkan. Akuntabilitas proses (process accountanbility)èkecakupan SIA,SIM dan prosedur administrasi Akuntabilitas program (program accountanbility)èpencapaian tujuan yang telah ditetapkan, berbagai alternative program yang telah ditetapkan Akuntabilitas kebijakan (policy accountanbility)èkebijkan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.  PRIVATISASI Inefisiensi yang dialami oleh BUMN dan BUMD disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behavior, dan manajemen yang buruk. BUMN dan BUMD dalam era globalisasi akan menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan yaitu: Regulation & political pressure. BUMN dan BUMD dituntut untuk memberikan bagian laba perusahaan kepada pemerintah. Social pressure. BUMN dan BUMD akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat untuk menghasilkan produk yang murah dan berkualitas tinggi. Rent seeking behavior. BUMN dan BUMD akan berhadapan dengan orang-orang (oknum) yang mencoba melakukan Rent seeking, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Economic & Efficiency. BUMN dan BUMD di sisi lain dituntut ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang professional. Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan public untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti perlibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. OTONOMI DAERAH Tap MPR no.XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan otonomi daaerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan, sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daaerah dalam kerangka NKRI UU No.22 dan UU No.25 tahun 1999, UU No.32 dan UU No.33 than 2004, tentang pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada public, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Implikasinya terhadap akuntansi sector public: Perlunya system akuntansi yang efektif 9PP No.58 th.2005,PP No.56 th.2005, Permendagri No.13 th.2006, PMK No.46 th.2006) dan standar akuntansi pemerintahan yang memadai (PP No.77 th.2010) Perlunya melakukan perbaikan mekanisme pengauditan terhadap instansi pemerintah daerah. UU No.32/2004 tentang pembentukanh daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Misi utama UU No.22 th.1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 th.1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi bukan hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah melainkan juga pelimpahan wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Manfaat desentralisasi yaitu peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumberdaya produktif.